Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan

Bahaudin Bahaudin

Abstract


Abstract

Political law of development policies in the Reformation era no longer recognize the term National Directives Outline (Garis-Garis Besar Haluan Negara or GBHN). Reformation planners consider the terminology as taboo because of its close association with the New Order (Orde Baru) regime. The Reformation era acknowledge the term Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang or RPJP) as the political law of national development policies. In practice, RPJPN is the vision and mission of the elected President and has a limitation of 10 years, exceeding the President’s term of office. Unlike GBHN which is constitutional and bound to be executed regardless of whom is leading, RPJP is political and compromising in nature, therefore fraught with inconsistencies. This article discusses GBHN and the proposed revival of it as the national development directive.

Keywords: GBHN, Reformation and National Development

 

Abstrak

Kebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan di era Reformasi tidak lagi mengenal istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Para perancang reformasi memandang tabu terminologi tersebut, sebab istilah tersebut begitu lekat dan identik dengan rezim Orde Baru. Reformasi mengenal istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai kebijakan politik hukum nasional dalam bidang pembangunan. Dalam tataran pelaksanaannya RPJPN adalah visi-misi Presiden terpilih, dan memiliki keterbatasan terlebih masa jabatan Presiden hanya dibatasi 10 tahun saja. Berbeda dengan GBHN yang sifatnya konstitusional dan wajib dijalankan oleh siapapun penguasanya, RPJP lebih bersifat politis dan kompromi, sehingga dalam pelaksanaanya kerap terjadi inkonsistensi. Tulisan ini memberikan ulasan GBHN dan wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional.

Kata Kunci: GBHN, Reformasi dan Pembangunan Nasional


Keywords


GBHN, Reformasi; Pembangunan Nasional

Full Text:

PDF

References


Adinegoro. Pemilihan Umum dan Jiwa Masyarakat Indonesia. Jakarta. Bulan Bintang. Tanpa Tahun.

Alfian, Alfan, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia Modern, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Soekarno, Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 tahun Bung Karno (Seri pemikiran Bung Karno).Jakarta. Grasindo.2001.

Elson, Edward R. Suharto Sebuah Biografi Politik. Jakarta.Minda Utama.2001.

_______. The Ide of Indonesia, Jakarta.Serambi Pustaka Utama.2006.

Emerson K Donald, Indonesia Beyond Soeharto, Jakarta. Kompas Pustaka Gramedia. 2001.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Jakarta.Puspijak.2013.

Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta. LP3ES. 1990.

Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta. LP3ES. 1985.

Mahfud,Moh MD. Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Yogyakarta. Liberty. 1993.

_______. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta.Raja Grafindo Persada Cetakan ke-6, 2014.

Manan, Bagir.Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara. Fakultas Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung.1990.

Muhaimin, Yahya. Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1982.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1994.

http://poskotanews.com/2016/02/11/pentingnya-gbhn/

http://news.detik.com/berita/3116841/ingin-hidupkan-lagi-gbhn-megawati-tak-ada-kepentingan-bagi-partai-saya

http://news.okezone.com/read/2012/10/30/339/565947/syarat-amandemen-uud-45-versi-megawati




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.