Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana

Koesparmono Irsan

Abstract


Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminil/criminal policy digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai sehingga tercapai ketertiban umum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap mereka yang merugikannya. Pada hakekaanya manusia itu hidup sebagai, manusia perseorangan dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan, sedangkan hukum dan adat menyangkut masyarakat. Hukum mempunyai dua daya kerja. Ia memberikan kekuasaan dan meletakan kewajiban. Ia serentak normatif dan atributif. Sedangkan kesusilaan hanya meletakkan kewajiban, dan semata-mata bersifat normatif. Tinjauan terhadap arah hukum pidana dalam konsep RUU KUHP, membawa kita kepada pembahasan terhadap politik hukum (criminal law politics) yang mendasari penyusunan konsep RUU KUHP. Politik hukum pidana bagaimana yang menjadi landasan perumusan bentuk-bentuk kejahatan yang terdapat dalam konsep RUU KUHP ? Disini letak arti penting mengapa perlu mempertimbangkan konteks perubahan politik saat ini seperti sudah dipaparkan.

Kata kunci: Hukum, Pidana, KUHP, Undang-undang dan Politik

Full Text:

PDF

References


Apeldoorn Prof. Dr. Mr. L.J, van, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh sembilan, PT Pradnya Paramitra, Jakarta, 2001.

Hegel, G.W.F, Grundlinien der Philosophie des Rechts, yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya Ketertiban Yang Adil.

Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999.

Helen Fenwick, Civil Liberties and Human Rughts, Candish Publishing Limited, London, 2002.

Hoefnagels G.P, The Other Side of Criminology, Kluwer-Deventer Holland, 1973.

Friedman Laurence M, Crime and Punishment in American History, 1993.

Mardjono Reksodiputro, Pembahruan KUHP : Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakkan Negara, Makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Komnasham, Pusham Unpad, Pusham Ubhaya dan Elsam, Jakarta, 24 November 2005.

Radbruch, Gustav, Einf├╝hrung in die Rechtswissenschaft, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961.

Rawls, John., A Theory of Justice, Harvard University Press, Harvard, 1971.

Satjipto Rahardjo, Prof., DR., SH., Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.