Problematika Tugas Perbantuan TNI

Diandra Megaputri Mengko

Abstract


Persoalan tugas perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi. Pelibatan militer itu kadangkala bertentangan dengan UU TNI hingga menimbulkan berbagai persoalan di tataran implementasi. Dalam rangka menjaga profesionalisme TNI dan kehidupan demokrasi di Indonesia, keberadaan pengaturan tugas perbantuan yang spesifik dan komprehensif menjadi kebutuhan utama.Tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas perbantuan militer di Indonesia yang akan ditinjau dari konsep perbantuan, kerangka pengaturan tugas perbantuan di Indonesia, serta kritik dan analisis terhadap tugas perbantuan di Indonesia.


Keywords


Tugas Perbantuan, Tentara Nasional Indonesia, Operasi Militer Selain Perang

Full Text:

PDF

References


Anwar, Dewi Fortuna, Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer, dalam Ikrar Nusa Bhakti, Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi (Laporan Penelitian), Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001.

Ayers, James R., Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996.

Bleiker, C., dan Krupanski, M., The Rule of Law and Security Sector Reform Conceptualising a Complex Relationship, dalam A. Bryden, & H. Hänggi, Eds, Geneva, Switzerland: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2012.

Bonn, LTC Keith R. (Ret) dan MSG Anthony E. Baker (Ret), Guide to Military Operation Other than War, Mechanicsburg, United States: Stackpole Books, 2000.

Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, National Command Authority, 2004, dalam http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403300505.html.

Huntington, Samuel, New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly, 1993.

Inpres tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri No. 2/20012.

Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan 2008.

Kontras, Analisa Inpres no 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri(laporan), Jakarta: 5 februari 2013.

Liputan 6, Polri Jalin Kerjasama Terkait Tugas Perbantuan, dalam http://news.liputan6.com/read/499352/tni-polri-jalin-kerjasama-terkait-tugas-perbantuan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 23/1959

Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer No. 63/1954.

Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer No. 16/1960.

Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva : DCAF, 2012.

TAP MPR No. VI/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

TAP MPR No. VII/ 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Undang-Undang Pertahanan No. 3/2002.

Undang-Undang Polri No. 2/2002.

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial No. 7/2012.

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No. 34/2004.

U.S. Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine Military Operation Other Than War, United States, 1995.

YLBHI, Inpres 2/2013 pengamanan proyek komersil dan politis, bukan solusi atas gangguan keamanan (laporan), Jakarta : 4 februari 2013.




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.