Penanggulangan Keadaan Darurat Ancaman Covid-19 dalam Sudut Pandang Tata Negara

madaskolay viktoris

Abstract


Sejak ditetapkan sebagai pandemi internasional oleh WHO, wabah penyakit Covid-19 telah menjangkit ke segala sektor kehidupan bermasyarakat baik itu, kesehatan masyarakat sampai dengan perekonomian nasional, hingga akhirnya Presiden menetapkan status nasional dalam keadaan daruarat kesehatan masyarakat. Tujuan penulisan untuk memahami konsep keadaan darurat, kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah saat kondisi darurat, serta memberikan satu rekomendasi atas situasi darurat tersebut. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa, ketika status keadaan darurat telah ditetapkan oleh Presiden maka kemudian kebijakan apa saja boleh dilakukan oleh negara untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut. Contohnya, menaikkan iuran BPJS, menunda pembayaran gaji PNS, dan lain sebagainya. Kecuali, kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh negara saat situasi darurat adalah mengurangi atau menyimpangi hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 atau sering disebut “non derogable rights”. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan “new normal life” supaya menjaga stabilitas keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.


Keywords


Keadaan Darurat; Covid-19.

Full Text:

PDF

References


Buku/Jurnal & Peraturan Perundang-undangan

Chris Manning, Peter Van Dierman, Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek sosial Reformasi dan Krisis, (Yogyakarta: LkiS, 2000)

Jimly Asshiddiqqie, Hukum Tata Negara Darurat, Penerbit PT. (Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007)

Agus Adhari. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dialogia Iuridica. Vol. 11, No.1.

Muhammad Syarif Nuh. (2011). Hakekat Keadaan Darurat (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Hukum. No. 2, Vol. 18.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015)

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Berita

Danang Sugianto. Jokowi Buka-bukaan Bansos Tunai dan BLT Desa Bermasalah. detikFinance, sabtu 16 maret 2020

Ihsanuddin. Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19. KOMPAS.com, Selasa, 31 Maret 2020

Menguak Asal Bill Gates jadi Target Teori Konspirasi Covid-19, CNN Indonesia, Senin 04 Mei 2020

Daftar Kota dan Provinsi yang Masih menerapkan PSBB, CNN Nasional, Senin, 8 Juni 2020




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.460

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.