Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska UU Cipta Kerja

Indra Lorenly Nainggolan

Abstract


Berlakunya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menandakan berlakunya konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang membagikan risiko dalam jenjang rendah, menengah dan tinggi. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan perizinan umumnya yang juga memperhatikan risiko sebagai dasar diterbitkannya izin, hanya saja lebih menitikberatkan pada penyederhanaan izin dalam memperolehnya serta pengawasannya. Masyarakat adat dan masyarakat lokal akan bersaing dengan pelaku usaha lainnya berdasarkan jenjang risikonya dalam mengakses perairan pesisir. Negara bertanggung jawab melindungi masyarakat adat dan masyarakat lokal, supaya tidak menghilangkan hak mereka terhadap perairan pesisir. Tulisan ini mengkaji apakah perizinan berusaha berbasis risiko melindungi masyarakat tersebut. Sementara itu metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustkaan.


Keywords


perizinan berbasis risiko; masyarakat adat; masyarakat lokal

Full Text:

PDF

References


Agus Ngadino, Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis, di http://repository.unsri.ac.id/25298/1/Perizinan_Dalam_Kerangka_Negara_Hukum_Demokratis.pdf.

Bagir Manan, 2016, Pers, Hukum, Hak Asasi Manusia, Dewan Pers, Jakarta.

Dani Elpah dan Disiplin F. Manao, Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun,Vol.2 No.1 Than 2019.

Dhaniswara K. Harjono, 2021, Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,: UKI Press, Jakarta.

Indra Lorenly Nainggolan, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam UU No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Jurnal Law Reform, vol. 10, no. 1, Oktober 2014.

Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Mohamad Mova Al’afghani, Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2011 Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003

Putusan MK nomor 3/PUU-VIII/2010

Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, Hak-Hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Yuridis Vol.1 No.1, Juni 2014.

UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-PPK) sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007

UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.562

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.