Visi Kemaritiman Melalui Pembenahan Sistem Keamanan Maritim

Abdul Hamid Madjid

Abstract


Kedaulatan, kemandirian dan kemakmuran maritim menjadi inti dalam visi kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah RI yang kemudian telah dipertegas dalam RPJMN 2015-2019. Sekalipun sejarah menggambarkan kejayaan maritim di masa lalu, namun dalam beberapa dekade pemerintahan sebelumnya telah meletakkan pembangunan sangat berorientasi kedaratan (Land based development strategy) daripada orientasi pembangunan berbasis kelautan (Ocean based development). Akibatnya berbagai potensi sumberdaya kelautan dan keamanannya terbengkalai. Dalam mengawali keberhasilan pembangunan kemaritiman, maka pembangunan kemaritiman haruslah bebas dari berbagai aktivitas ilegal dan gangguan keamanan yang mewarnai perairan laut Indonesia. Hal tersebut berarti tidak bisa dilepaskan dari pembenahan sistem keamanan maritim. Pilihan sistem keamanan maritim tetap menyimpan sisi kelebihan dan kekurangan. Namun implementasi yang sungguh-sungguh diharapkan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan keamanan di perairan Indonesia.

Kata kunci: Maritim, keamanan dan kedaulatan


Full Text:

PDF

References


Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF. "Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut Di Indonesia," Jurnal Penerbit PKPN, Badan Kebijakan Fiskal, (08 Juli 2014).

Bambang Usadi. "Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan," Jurnal Maritim (jurnalmaritim.com), (8 September 2014).

Makmur Keliat. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia." JSP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 1, (Juli 2009)

http://tempo.co. "Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim," (13 November 2014)

Mattulada, LATOA : Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1985)




DOI: https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jurnal Keamanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.